PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI KELURAHAN JAHAB KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Nadia, Eklesia and Farahwati, Farahwati and Rezky, Ismail and Imron, Imron and Hendrik, Kusnianto (2025) PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI KELURAHAN JAHAB KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA). PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI KELURAHAN JAHAB KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA). (Unpublished)

Text Nadia_LAPORAN_PENELITIAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Hukum Adat sebagai sumber hukum yang tidak tertulis yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian Dalam Hukum Adat Dayak Benuaq diselesaikan oleh kepala adat melalui kesepakatan antar pihak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan dampak dari penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) serta di dukung dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara suami dan istri dalam hukum Adat Dayak Benuaq diawali dengan penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, perkara diajukan ke Kepala Adat melalui sidang adat untuk menentukan sanksi. Apabila penyelesaian di Lembaga Adat tetap tidak berhasil, maka perkara diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Studi Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email effendi@untag-smd.ac.id
Date Deposited:	28 Aug 2025 06:01
Last Modified:	28 Aug 2025 06:01
URI:	http://repository.untag-smd.ac.id/id/eprint/796

Actions (login required)

View Item